Monthly Archives: November 2018

Hak Anak dalam Keluarga (Memiliki Keyakinan Berbeda dengan Orang Tua)

Pasal 28E UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Selanjutnya, dalam Pasal 28I UUD 1945 dinyatakan bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non derogable human rights). Jadi, kebebasan Anda untuk beragama adalah hak asasi Anda, termasuk untuk memilih agama yang Anda yakini.

Kebebasan beragama juga ditegaskan dalam pasal 22 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU 39/1999”) yang menyatakan, Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut penjelasan pasal 22 ayat (1) UU 39/1999, yang dimaksud dengan ”hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Mengenai wewenang orangtua, memang benar bahwa seorang anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Akan tetapi dalam konteks kekuasaan orang tua, perlu diingat bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) membatasi usia anak dalam pasal 47 ayat (1), yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Anak yang demikian berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan (lihat pasal 47 ayat [2] UU Perkawinan).

Jika Anda sudah berusia 18 tahun. Ini artinya Anda sudah tidak lagi berada dalam kekuasaan orangtua. Dengan demikian secara hukum Anda sudah dianggap dewasa dan karena itu sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa perlu izin dari orang tua, KECUALI untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan diatur bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Jika orang tua Anda tidak menyetujui  perkawinan tersebut, maka Anda dapat meminta izin dari Pengadilan dalam daerah tempat tinggal Anda. Pengadilan dapat memberikan izin menikah setelah mendengar pendapat dari orang tua Anda (lihat pasal 6 ayat [2] UU Perkawinan).

untuk lebih jelasnya bisa hubungi kantor hukum kami

Jerat Hukum Menulis Keluhan Melalui Sosmed (UU ITE)

Menulis keluhan di Sosmed bisa terjerat hukum

Tentang Pasal 310 ayat (1) KUHP tentang penistaan jo. pasal 310 ayat (2) KUHP tentang penistaan dengan tulisan;

“Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500”

“Kalau hal ini dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan kepada umum atau ditempelkan, maka yang berbuat itu dihukum karena menista dengan tulisan dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500”

Tentang Pasal 311 ayat (1) KUHP tentang memfitnah;

“Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tiada dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Hal ini sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal”, bahwa objek dari penghinaan tersebut haruslah manusia perseorangan, bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. Jadi, apabila dalam surat pembaca tidak ada unsur penghinaan terhadap seseorang, maka menurut kami pasal-pasal KUHP tersebut si atas tidak dapat dikenakan pada penulis surat pembaca. (Untuk penghinaan terhadap badan hukum,

Dalam hal surat pembaca Anda ditampilkan di media online, maka dapat dikenakan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama pasal 27 ayat (3) jo. pasal 45 ayat (1):

Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” (pasal 27 ayat [3] UU ITE)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” (pasal 45 ayat [1] UU ITE)

untuk lebih jelasnya bisa hubungi kantor hukum kami

Hukum Perbuatan Tidak Menyenangkan

Dalam hukum pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana telah disebut diatas diatur dalam Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 KUHP yang rumusannya berbunyi:

(1)        Diancam dengan pidana penjara paling lama satau tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

Ke-1: barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Ke-2: barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2)        Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dari rumusannya, pasal 335 ayat (1) KUHP mensyaratkan adanya pemenuhan atas dua unsur yakni “memakai kekerasan” atau “ancaman kekerasan”. Pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut.

Dalam prakteknya, penerapan pasal 335 KUHP oleh Mahkamah Agung R.I. (MA) akan menekankan pada penafsiran terhadap “unsur paksaan” sebagai unsur utama yang harus ada dalam rangkaian perbuatan yang tidak menyenangkan. Unsur paksaan, menurut MA, tidak selalu diterjemahkan dalam bentuk paksan fisik, tapi dapat pula dalam bentuk paksaan psikis.

Dalam putusan No.: 675 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang memperbaiki putusan bebas (vrijspraak) dari Pengadilan Negeri Ende No.: 15/Pid.B/1984 tanggal 26 Maret 1985, MA telah memberi kualifikasi perbuatan pidana yang tidak menyenangkan yaitu: “Dengan sesuatu perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang untuk membiarkan sesuatu.” Artinya, ada rangkaian perbuatan terdakwa yang bersifat melawan hukum yang melahirkan akibat yaitu orang lain atau korban tidak berbuat apa-apa sehingga terpaksa membiarkan terjadinya sesuatu sedang dia (korban) tidak setuju atau tidak mau terjadinya sesuatu tersebut, baik karena dia tidak suka maupun karena dia tidak membolehkan terjadinya sesuatu tersebut; akan tetapi dia tidak mempunyai kemampuan fisik dan psikis untuk menolak, menghalangi, menghindar dari terjadinya perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut.

Sedangkan maksud dari pasal 335 ayat (2) KUHP adalah perbuatan tidak menyenangkan tersebut dapat juga terjadi jika seseorang memaksa orang lain agar melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu tetapi dengan menggunakan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Artinya, ancaman tersebut dilakukan dengan cara akan mencemarkan baik secara lisan maupun tertulis. Misalnya A memaksa B agar melakukan sesuatu hal dengan mengancam bahwa jika B tidak melaksanakan sesuatu hal yang diinginkan oleh A, maka A akan mencemarkan nama baik si B baik secara lisan atau tulisan. Namun, tindak pidana ini baru dapat diproses jika si korban melakukan pengaduan ke Polisi terlebih dahulu.

untuk lebih jelasnya bisa hubungi kantor hukum kami

Hukum Bagi Dosen yang Menahan Ijazah Mahasiswa

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”), perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

Setelah dipenuhinya persyaratan kelulusan tersebut, mahasiswa diberikan ijazah oleh pihak perguruan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) UU Sisdiknas, yang selengkapnya berbunyi:

Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, apabila Anda telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, Anda berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai Anda. Namun, pihak universitas dan/atau fakultas/jurusan terkait dapat mempunyai kebijakan untuk menahan ijazah dan/atau transkrip nilai mahasiswa walaupun telah dikatakan lulus penuh, dalam hal mahasiswa terkait belum menyelesaikan hal-hal administratif yang harus dipenuhi, misalnya belum membayar uang wisuda, dengan tujuan hal-hal administratif tersebut dapat segera dipenuhi. Sehingga, apabila Anda telah menyelesaikan hal-hal akademik dan administrasi, seharusnya Anda berhak terhadap ijazah dan transkrip nilai.

langkah hukum kami menyarankan agar Anda mengambil upaya administratif terlebih dahulu terhadap pihak fakultas/jurusan dan pihak universitas. Upaya administratif yang kami maksudkan adalah menemui pimpinan fakultas dan universitas untuk menyampaikan bahwa ijazah dan transkrip nilai Anda ditahan karena masalah pribadi. Komunikasikan dengan pihak fakultas dan universitas upaya apa yang akan dilakukan atas ditahannya ijazah dan/atau transkrip nilai Anda oleh dosen yang bersangkutan.

Kemudian, apabila upaya administratif di tingkat fakultas dan universitas tidak berhasil, Anda dapat mengambil langkah-langkah hukum baik secara perdata maupun pidana.

Secara perdata, langkah hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menggugat dosen yang bersangkutan dengan dasar perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang selengkapnya berbunyi:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

Ketentuan ini memberikan kewajiban kepada orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, yang kemudian menimbulkan kerugian bagi orang lain, untuk membayar ganti rugi kepada orang yang dirugikan. tindakan dosen Anda yang menahan pemberian ijazah dan/atau transkrip nilai Anda jelas menimbulkan kerugian bagi Anda selaku mahasiswa yang berhak atas ijazah dan/atau transkrip nilai tersebut karena telah dinyatakan lulus. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan di atas, dosen tersebut sebagai pihak yang menyebabkan kerugian kepada Anda dapat diminta mengganti kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya.

Sedangkan, secara pidana, Anda dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini pihak Kepolisian) atas dugaan penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selengkapnya berbunyi:

Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah

Berkaitan dengan dosen Anda dengan sengaja menahan pemberian ijazah dan transkrip nilai Anda dengan alasan masalah pribadi, yang dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan yang seharusnya berlaku, dimana mahasiswa sebagai pihak yang telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan berhak menerima ijazah dan transkrip nilai, dapat dikenakan dengan penggelapan, dengan ancaman hukuman paling lama 4 (empat) tahun penjara.

untuk lebih jelasnya bisa hubungi kantor hukum kami

Hukum Jika Orang Tua berkata Anak ‘Bodoh’

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak”) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Sikap memarahi anak Anda dengan kata-kata kasar pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap salah satu hak anak, yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan sebagai berikut:

  1. Diskriminasi;
  2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
  3. Penelantaran;
  4. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
  5. Ketidakadilan; dan
  6. Perlakuan salah lainnya.

Perlakuan kejaman, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Sedangkan perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.

Jadi, kata-kata memarahi anak dengan mengatai dia dengan sebutan ‘bodoh’ kemudian melukai dan/atau mencederai mentalnya, termasuk perlakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap mentalnya.

Sebagaimana disebutkan juga bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Pasal 76 C UU 35/2014 mengatur larangan ada kekerasan terhadap anak:

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Adapun sanksinya diatur di Pasal 80 UU 35/2014, yang berbunyi :

  1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
  2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan di atas, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

untuk lebih jelasnya bisa hubungi kantor hukum kami

Menjerat Pacar yang Menolak Bertanggung Jawab

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), jika kedua orang tersebut adalah orang dewasa dan melakukan hubungan seksual dengan kesadaran penuh dan atas dasar suka sama suka, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap laki–laki tersebut.

Hal ini karena hubungan seksual yang dapat dipidana adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan anak yang belum berusia 18 tahun, perbuatan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang salah satunya terikat dalam suatu perkawinan yang disebut dengan perzinahan sepanjang adanya pengaduan dari pasangan resmi salah satu atau kedua belah pihak dan hubungan seksual yang dilakukan dengan paksaan atau pemerkosaan

Sayangnya Anda kurang memberikan keterangan kepada kami soal berapa usia laki-laki dan perempuan tersebut sehingga kami dapat memberikan penjelasan lebih komprehensif. Jika keduanya telah dewasa, memang tidak ada alasan bagi wanita untuk menuntut si pria.

Jika perbuatan tersebut dilakukan di mana salah satu atau keduanya masih anak–anak, maka pelakunya dapat diancam pidana karena pencabulan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D UU 35/2014.

Pasal 76D UU 35/2014 menyatakan:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU 35/2014 menyatakan:

(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)  Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Sekedar diketahui, janji menikahi tidak menimbulkan hak untuk menuntut di muka hakim untuk dilangsungkannya perkawinan. Juga tidak menimbulkan hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga, akibat tidak dipenuhinya janji itu.

untuk lebih jelasnya bisa hubungi kantor hukum kami

Daluwarsa Penuntutan Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”), adalah aturan khusus (lex specialis) yang berisikan tentang hukum acara pidana untuk tindak pidana korupsi (hukum formil) dan hukum pidana korupsi (materiil). Selain itu, mengenai hukum acara juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU 46/2009”).

Dalam beberapa undang-undang yang telah disebutkan di atas, tidak diatur secara khusus mengenai daluwarsa penuntutan. Bukan berarti daluwarsa penuntutan tidak ada untuk tindak pidana korupsi, melainkan kita harus melihat ke dalam aturan yang lebih umum.

Dasar keberlakuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Karena dalam UU 31/1999, UU 20/2001, ataupun UU 46/2009 tidak diatur mengenai daluwarsa, maka disini berlaku juga KUHP.

Daluwarsa Penuntutan

Mengenai daluwarsa penuntutan diatur di Pasal 78 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

  1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
  2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Sebagai contoh di Pasal 13 UU 31/1999:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Karena Pasal 13 UU 31/1999 sanksinya berupa pidana penjara paling lama 3 tahun, maka berlaku penghitungan daluwarsa sesuai Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP, oleh karena itu daluwarsanya adalah enam tahun setelah perbuatan dilakukan.

Jika melewati masa daluwarsa, maka sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHP, demi hukum kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.

Menurut Mudzakir, pakar hukum acara pidana UII Yogyakarta, dalam menerapkan Pasal 78 KUHP ini ada dua teori untuk menghitung daluwarsa. Pertama, tindak pidana yang mudah diketahui publik (terbuka). Seperti membunuh, membakar rumah. Maka kedaluwarsa dihitung dari perbuatan yang terjadi saat itu. Sedangkan penghitungan kedaluwarsa yang kedua, untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung). Maka, penghitungan sejak diketahui tindak pidana terungkap. Sejak itulah dihitung kedaluwarsa.

Selanjutnya Mudzakir menjelaskan, dalam penghitungan daluwarsa, seharusnya dilakukan oleh semua pihak terkait. Seperti jaksa dan hakim. Tapi tetap hakim yang akan memutuskan kapan daluwarsa.

Contoh Kasus

Dalam kasus tindak pidana korupsi mengenai suap Traveller Cheque (TC) oleh Miranda Goeltom terkait dengan Pasal 13 UU 31/1999, pada eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum Miranda, Andi F. Simangunsong dikatakan, dakwaan ketiga dan dakwaan keempat dalam surat dakwaan penuntut umum telah daluwarsa. Hal ini sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP. “Penyuapan terjadi Juni 2004 telah daluwarsa pada Juni 2010 yang lalu,” ujar Andi saat membacakan eksepsinya di persidangan.

Penuntut umum KPK, Supardi, mengatakan pendapat tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan ketiga dan dakwaan keempat dalam surat dakwaan penuntut umum telah daluwarsa sejak Juni 2010 lalu, adalah tidak benar. Menurutnya, perkara pemberian Traveller Cheque ke puluhan anggota DPR periode 1999-2004 terkait dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004 baru terungkap oleh lembaganya pada tahun 2009 lalu.

Menurutnya, tak ada alasan bagi tim penasihat hukum terdakwa menganggap Pasal 13 UU 31/1999 yang masuk ke dalam dakwaan ketiga dan dakwaan keempat sudah daluwarsa. Terlebih, jenis dakwaan yang dikenakan ke terdakwa Miranda adalah alternatif. Jadi, berapapun pasal yang didakwakan, hanya satu yang akan dikenakan.

Pendapat penuntut umum di atas pun menurut hemat kami sejalan dengan pendapat dari pakar hukum acara pidana UII Yogyakarta, Mudzakir sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penghitungan kedaluwarsa, untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung). Maka, penghitungan sejak diketahui tindak pidana terungkap.

Adapun pada praktiknya ada dua pendapat yang berbeda yang diterapkan kedalam putusan. Berikut penjelasannya:

Pendapat pertama ada pada kasus Miranda melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2013, Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM menyatakan bahwa hakim pada putusan sebelumya yang menyatakan bahwa tindakan Miranda tidak daluwarsa telah benar menerapkan hukumnya. Hal tersebut didasari Article 29 United Nations Conventions Againts Corruption 2003 yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (“UU 7/2006”):

Each state party shall, where apropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence estabilished in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the  suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.

Yang pada intinya karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), maka ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP dapat disimpangi (judge made law). Sehingga di sini dakwaan penuntut umum KPK pada tingkat pertama telah sah dijadikan dasar untuk memutus perkara ini.

Dasar Hukum Adanya Debt Collector

Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai penagih utang atau debt collector ini. Debt collector pada prinsipnya bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur (dalam hal ini bank) untuk menagih utang kepada debiturnya (nasabah). Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”). Mengenai apa itu kuasa Anda dapat membaca lebih lanjut dalam Keabsahan Surat Kuasa atau Ciri dan Isi Surat Kuasa Khusus.

Khusus di bidang perbankan, memang ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak bank untuk menggunakan jasa pihak lain untuk menagih utang. Hal tersebut diatur dalam:

  1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (“PBI 11/2009”) sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Bank Indonesia No. 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (“PBI 14/2012”).
  2. Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (“SEBI 2009”) sebagaimana yang telah diubah oleh:
  3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tanggal 7 Juni 2012 Perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (“SEBI 2012”);
  4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 16/25/DKSP Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu;
  5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/51/DKSP Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu;
  6. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Dalam PBI dan SEBI ini diatur antara lain bahwa:

  1. Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang Kartu Kredit;
  2. Penerbit Kartu Kredit (Bank) wajib menjamin bahwa penagihan utang Kartu Kredit, baik yang dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan (debt collector), dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Dalam hal penagihan utang Kartu Kredit menggunakan jasa pihak lain, bank wajib menjamin bahwa:
  4. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit;
  5. pelaksanaan penagihan utang Kartu Kredit hanya untuk utang Kartu Kredit dengan kualitas tertentu.
  6. Dalam melakukan penagihan Kartu Kredit baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan, Penerbit Kartu Kredit (Bank) wajib memastikan bahwa:
  • tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;
  • identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit (Bank);
  • tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
  1. menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit (Bank), yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
  2. penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Pemegang Kartu Kredit;
  3. penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
  4. penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
  5. penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
  6. penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
  7. penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 20.00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit;
  8. penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f) dan huruf g) hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu;
  9. Penerbit Kartu Kredit juga harus memastikan bahwa pihak lain yang menyediakan jasa penagihan yang bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit juga mematuhi etika penagihan yang ditetapkan oleh asosiasi penyelenggara Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.
  10. Berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
  • penagihan Kartu Kredit menggunakan tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan Kartu Kredit dimaksud telah termasuk dalam kualitas macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas kredit;
  • kerjasama antara Penerbit Kartu Kredit dengan perusahaan penyedia jasa penagihan wajib dilakukan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  • Penerbit Kartu Kredit wajib menjamin kualitas pelaksanaan penagihan Kartu Kredit oleh perusahaan penyedia jasa penagihan sama dengan jika dilakukan sendiri oleh Penerbit Kartu Kredit.

Ketentuan Pidana

Kalau merujuk pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector bisa dijerat hukum. Dalam hal debt collector tersebut menggunakan kata-kata kasar dan dilakukan di depan umum, maka ia bisa dipidana dengan pasal penghinaan, yaitu Pasal 310 KUHP:

Barangsiapa merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500.

Selain itu, bisa juga digunakan Pasal 335 ayat (1) KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013:

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp.4500 barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Atas Utang Debitur

Berdasarkan Pasal 1238 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) jika tidak membayar utang. Perlu diketahui bahwa Pasal 1238 KUHPerdata mengatur menganai wanprestasi sedangkan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum.

Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang isinya:

Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Sedangkan Pasal 1365 KUHPerdata mengatur mengenai perbuatan melawan hukum. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka dia berkewajiban membayar ganti rugi akan perbuatannya tersebut, hal yang berbeda dengan tuntutan kerugian dalam wanprestasi, dalam tuntutan perbuatan melawan hukum tidak ada pengaturan yang jelas mengenai ganti kerugian tersebut, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 1371 ayat (2) KUHPerdata tersirat pedoman yang isinya:

Juga penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan.

Jadi, tidak tepat jika Anda ‘dilaporkan’ karena perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dasar hukum yang tepat adalah Pasal 1238 KUHPerdata tentang wanprestasi karena didasarkan atas adanya perjanjian Anda dengan pemberi pinjaman, dimana Anda dinyatakan lalai atas pembayaran utang yang harusnya Anda lunas. Oleh karena itu, Anda sebagai pihak yang wanprestasi berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata.

untuk jelasnya mengenai proses hukum bisa hubungi kantor hukum kami.

Langkah Hukum Jika Terlilit Hutang Kredit Online

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Sementara menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (“PBI 19/2017”), salah satu kategori penyelenggaraan teknologi finansial adalah pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (lending), pembiayaan (financing atau funding), dan penyediaan modal (capital raising) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer-to-peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding).

Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran. Sedangkan untuk penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi wajib memiliki modal sendiri paling sedikit Rp 1 miliar pada saat pendaftaran.

Kemudian, Penyelenggara berbentuk perseron dan koperasi wajib memiliki modal disetor atau modal sendiri paling sedikit Rp 2,5 miliar pada saat mengajukan permohonan perizinan.

Kegiatan Usaha

Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman.

Yang dimaksud dengan:

  1. pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
  2. penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian perlu diingat, dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”).

Keunggulan utama dari layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara online untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara online, penilaian risiko terhadap para pihak secara online, pengiriman informasi tagihan (collection) secara online, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara online, dan penyediaan escrow account dan virtual account di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan.

Ketentuan Besaran Bunga dan Denda Keterlambatan

Mengenai jatuh tempo, besaran bunga pinjaman serta denda atas keterlambatan, hal tersebut biasanya telah diatur dalam perjanjian (dalam hal ini perjanjian pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman).

Perjanjian pelaksanaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi:

  1. perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman; dan
  2. perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman.

Perjanjian pemberian pinjaman melalui aplikasi online antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam dokumen elektronik.

Dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat:

  1. nomor perjanjian;
  2. tanggal perjanjian;
  3. identitas para pihak;
  4. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  5. jumlah pinjaman;
  6. suku bunga pinjaman;
  7. nilai angsuran;
  8. jangka waktu;
  9. objek jaminan (jika ada);
  1. rincian biaya terkait;
  2. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
  3. mekanisme penyelesaian sengketa.

Jadi tindakan pihak kreditur (pemberi pinjaman) memberikan bunga serta memberlakukan denda atas utang yang sudah jatuh tempo tersebut harus berdasarkan perjanjian yang telah Anda sepakati sebelumnya.

untuk lebih jelasnya proses hukum bisa hubungi kantor hukum kami