Daluwarsa Penuntutan Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 20/2001”), adalah aturan khusus (lex specialis) yang berisikan tentang hukum acara pidana untuk tindak pidana korupsi (hukum formil) dan hukum pidana korupsi (materiil). Selain itu, mengenai hukum acara juga dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (“UU 46/2009”).

Dalam beberapa undang-undang yang telah disebutkan di atas, tidak diatur secara khusus mengenai daluwarsa penuntutan. Bukan berarti daluwarsa penuntutan tidak ada untuk tindak pidana korupsi, melainkan kita harus melihat ke dalam aturan yang lebih umum.

Dasar keberlakuannya sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain. Karena dalam UU 31/1999, UU 20/2001, ataupun UU 46/2009 tidak diatur mengenai daluwarsa, maka disini berlaku juga KUHP.

Daluwarsa Penuntutan

Mengenai daluwarsa penuntutan diatur di Pasal 78 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan bahwa kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:

  1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
  2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
  3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
  4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Sebagai contoh di Pasal 13 UU 31/1999:

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Karena Pasal 13 UU 31/1999 sanksinya berupa pidana penjara paling lama 3 tahun, maka berlaku penghitungan daluwarsa sesuai Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP, oleh karena itu daluwarsanya adalah enam tahun setelah perbuatan dilakukan.

Jika melewati masa daluwarsa, maka sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHP, demi hukum kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.

Menurut Mudzakir, pakar hukum acara pidana UII Yogyakarta, dalam menerapkan Pasal 78 KUHP ini ada dua teori untuk menghitung daluwarsa. Pertama, tindak pidana yang mudah diketahui publik (terbuka). Seperti membunuh, membakar rumah. Maka kedaluwarsa dihitung dari perbuatan yang terjadi saat itu. Sedangkan penghitungan kedaluwarsa yang kedua, untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung). Maka, penghitungan sejak diketahui tindak pidana terungkap. Sejak itulah dihitung kedaluwarsa.

Selanjutnya Mudzakir menjelaskan, dalam penghitungan daluwarsa, seharusnya dilakukan oleh semua pihak terkait. Seperti jaksa dan hakim. Tapi tetap hakim yang akan memutuskan kapan daluwarsa.

Contoh Kasus

Dalam kasus tindak pidana korupsi mengenai suap Traveller Cheque (TC) oleh Miranda Goeltom terkait dengan Pasal 13 UU 31/1999, pada eksepsi yang diajukan oleh penasihat hukum Miranda, Andi F. Simangunsong dikatakan, dakwaan ketiga dan dakwaan keempat dalam surat dakwaan penuntut umum telah daluwarsa. Hal ini sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) ke-2 KUHP. “Penyuapan terjadi Juni 2004 telah daluwarsa pada Juni 2010 yang lalu,” ujar Andi saat membacakan eksepsinya di persidangan.

Penuntut umum KPK, Supardi, mengatakan pendapat tim penasihat hukum terdakwa yang menyatakan dakwaan ketiga dan dakwaan keempat dalam surat dakwaan penuntut umum telah daluwarsa sejak Juni 2010 lalu, adalah tidak benar. Menurutnya, perkara pemberian Traveller Cheque ke puluhan anggota DPR periode 1999-2004 terkait dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004 baru terungkap oleh lembaganya pada tahun 2009 lalu.

Menurutnya, tak ada alasan bagi tim penasihat hukum terdakwa menganggap Pasal 13 UU 31/1999 yang masuk ke dalam dakwaan ketiga dan dakwaan keempat sudah daluwarsa. Terlebih, jenis dakwaan yang dikenakan ke terdakwa Miranda adalah alternatif. Jadi, berapapun pasal yang didakwakan, hanya satu yang akan dikenakan.

Pendapat penuntut umum di atas pun menurut hemat kami sejalan dengan pendapat dari pakar hukum acara pidana UII Yogyakarta, Mudzakir sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penghitungan kedaluwarsa, untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung). Maka, penghitungan sejak diketahui tindak pidana terungkap.

Adapun pada praktiknya ada dua pendapat yang berbeda yang diterapkan kedalam putusan. Berikut penjelasannya:

Pendapat pertama ada pada kasus Miranda melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2013, Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM menyatakan bahwa hakim pada putusan sebelumya yang menyatakan bahwa tindakan Miranda tidak daluwarsa telah benar menerapkan hukumnya. Hal tersebut didasari Article 29 United Nations Conventions Againts Corruption 2003 yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Corruption, 2003 (“UU 7/2006”):

Each state party shall, where apropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence estabilished in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the  suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice.

Yang pada intinya karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), maka ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP dapat disimpangi (judge made law). Sehingga di sini dakwaan penuntut umum KPK pada tingkat pertama telah sah dijadikan dasar untuk memutus perkara ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *