Kantor Hukum Online

Melayani permasalahan Hukum secara Litigasi atau Non Litigasi Seperti Perkara Pidana Umum, Pidana Khusus, Korupsi, Penggelapan Penipuan, Praperadilan, Perkara Perdata, Perceraian, Warisan, Poligami, Hak asuh Anak, KITAS, Hutang Piutang, Perbankkan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, HAKI, Bisnis, Merek, sengketa Tanah ,PTUN, TUN, Legal Opinion dan menerima Magang Calon Advokat

Arti Putusan Batal Demi Hukum

Mengenai putusan batal demi hukum dijelaskan oleh Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (hal. 385). Arti putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan:

  1. Dianggap “tidak pernah ada” atau never existed sejak semula;
  2. Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;
  3. Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Jadi putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dijatuhkan, putusan itu dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, serta tidak memiliki daya eksekusi.

Hal yang Mengakibatkan Putusan Batal Demi Hukum

Syarat yang harus dimuat dalam sebuah putusan hakim diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) yang berbunyi:

  1. Surat putusan pemidanaan memuat:
    1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
    2. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
    3. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
    4. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
    5. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
    6. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
    7. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
    8. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
    9. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
    10. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
    11. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
    12. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera;
  2. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum;
  3. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Putusan yang batal demi hukum adalah putusan yang lupa mencantumkan salah satu ketentuan huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l, berarti putusan dianggap tidak pernah ada dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap terdakwa serta jaksa tidak dapat melaksanakannya.

Namun kemudian, sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Mahkamah Konstitusi (“MK”) menyatakan Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP inkonstitusional. Artinya, Pasal 197 ayat (2) huruf k KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Karena itu, redaksional Pasal 197 ayat (2) KUHAP selengkapnya berubah menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.” 

Perlu diingat bahwa yang batal demi hukum hanya terbatas “sepanjang putusan” saja. Yang dimaksud Pasal 197 ayat (2) KUHAP putusan batal demi hukum, tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan. Yang mengandung cacat dan kekeliruan terbatas pada putusan yang dijatuhkan. Sedang pemeriksaan atau berita acara pemeriksaan tetap sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Oleh karena berita acara pemeriksaan tetap sah dan berharga, pengadilan dapat mempergunakan sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan yang sah sesuai dengan yang dikehendaki Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Pendapat ini didasarkan pada rumusan ketentuan Pasal 197 ayat (2) itu sendiri, yang menegaskan bahwa kelalaian pengadilan memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) mengakibatkan “putusan” batal demi hukum. Jadi, yang batal demi hukum adalah putusan yang dijatuhkan.

Jadi yang batal demi hukum itu adalah sebatas putusannya saja.

Pihak yang Berhak Menyatakan Putusan Batal Demi Hukum

Pernyataan batal demi hukum dilakukan instansi pengadilan yang lebih tinggi. Pendapat ini bertitik tolak dari ajaran yang berpendirian sifat batal demi hukum (van rechtsweenietig) atau null and void tidak murni dan tidak mutlak. Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu batal demi hukum, namun keadaan batal demi hukum tidak dengan sendirinya terjadi. Untuk itu harus ada pernyataan resmi dari instansi yang lebih tinggi.

Jadi, agar suatu putusan yang batal demi hukum benar-benar resmi batal secara formal, diperlukan tindakan dari pihak lain, dalam hal ini instansi pengadilan yang lebih tinggi atau dari instansi yang berwenang. Dengan demikian sifat putusan yang batal demi hukum pada hakikatnya berubah menjadi dapat dibatalkan atau dinyatakan batal atau voidable oleh instansi yang lebih tinggi atau instansi yang berwenang.

Pernyataan putusan batal demi hukum dapat diajukan oleh:

  1. Terdakwa;
  2. Penasihat hukum; dan
  3. Jaksa.

Jadi untuk menyatakan suatu putusan yang batal demi hukum benar-benar resmi batal secara formal, maka harus ada pernyataan putusan batal demi hukum dari instansi pengadilan yang lebih tinggi.

Tujuan legal Audit Perusahaan

Tujuan legal Audit bisa bermacam-macam tergantung kebutuhan Perusahaan. Namun, pada umumnya legal audit dilakukan untuk:

  1. Memperoleh status hukum atau penjelasan hukum terhadap  dokumen yang diaudit atau diperiksa;
  2. Memeriksakan legalitas suatu badan hukum/badan usaha;
  3. Memeriksa tingkat ketaatan suatu badan hukum/badan usaha;
  4. Memberikan pandangan hukum atau kepastian hukum dalam suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan.

Contohnya:

Legal Audit untuk Perseroan Terbatas

No Pemeriksaan Tujuan Pemeriksaan
1. Anggaran Dasar Perusahan Pemeriksaan atas akta pendirian berikut perubahannya, pendaftaran di pengadilan dan pengumuman dalam berita negara, pasal-pasal menyangkut kegiatan usaha, permodalan, pemegang saham dan ketentuan-ketentuan dalam AD tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

 

2. Direksi dan Komisaris Pemeriksaan terkait keabsahan kepengurusan direksi dan komisaris atas dasar akta pendirian dan perubahannya, wewenang, RUPS, quorum, pemanggilan sesuai dengan AD dan peraturan perundang-undangan.

 

3. Struktur Permodalan Pemeriksaan jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan atau modal yang disetor, termasuk jenis saham yang dikeluarkan dan susunan pemegang saham serta prosentase kepemilikan sesuai dengan daftar pemegang saham, riwayat permodalan dan kepemilikan saham meliputi setiap perubahan/mutasi sesuai dengan AD dan perundang-undangan

 

4. Perijinan Pemeriksaan atas kelengkapan perijinan atau persetujuan yang dimiliki

 

5. Aset Perusahaan Pemeriksaan keabsahan atas kepemilikan tanah, bangunan, lisensi, Haki, Paten, anak perusahaan atau saham pada perusahaan lain

 

6. Asuransi Perlindungan asuransi yang dimiliki, mencakup jenis asuransi, objek, jumlah pertanggung, jangka waktu mulai dan berakhirnya pertanggung dan pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung

 

7. Ketenagakerjaan Pemeriksaan atas kelengkapan pendaftaran tenaga kerja, peraturan perusahaan, penggunaan tenaga kerja asing, penyertaan BPJS Ketenagakerjaa, penyertaan Jaminan Hari Tua, pemenuhan upah minimum, keberadaan dan legalitas serikat pekerja, ijin-ijin khusus bidang ketenagakerjaan

 

8. Perjanjian-Perjanjian Pemeriksaan perjanjian-perjanjian yang menyangkut hutang piutang dengan bank maupun dengan pihak lain atau perjanjian lisesni dan kontrak-kontrak dagang yang dibuat oleh direksi. Memastikan perjanjian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

 

9. Proses Hukum Kepastian ada tidanya perusahaan selaku kelembagaan terlibat dalam suatu perkara perdata atau pidana di pengadilan dan atau sengketa ketenagakerjaan, perkara perpajakan, arbitrase yang menyangkut direksi atau komisaris yang dapat mempengaruhi jalan perusahaan.

 

 

Fungsi Advokat dan Konsultan Hukum Untuk Perusahaan Anda

Tidak ada satu hal pun yang luput dari hukum di negara ini, termasuk aktivitas bisnis oleh perusahaan maupun individu. Misalnya perjanjian (kontrak) kerja sama dengan rekan bisnis, pendirian perusahaan, perizinan, merek dangang, paten, hak cipta, merger, akuisisi, perjanjian kerja dengan karyawan, dan sebagainya. Itu semua diatur oleh hukum. Artinya segala aktivitas tersebut harus tunduk dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila tidak sesuai hukum, maka bersiaplah perusahaan anda menghadapi gugatan atau tuntutan hukum dari pihak ketiga (misalnya masyarakat, karyawan, rekan bisnis atau bahkan pemerintah).

Dan kalau sudah terjadi masalah, akan berakibat terganggunya aktivitas bisnis perusahaan, hancurnya reputasi dan nama baik perusahaan, serta hal-hal lain yang berujung pada kerugian perusahaan secara ekonomi.

Oleh karena itu urgensi perusahaan Anda menggunakan Advokat atau Konsultan Hukum adalah sebagai berikut:

  1. Advokat Akan Memastikan Bisnis Perusahaan Anda Berjalan Sesuai Hukum Yang Berlaku

Ingat, apabila perusahaan menjalankan bisnis sesuai aturan hukum yang berlaku, bisa dipastikan bisnis anda akan berjalan dengan aman, mulus, lancar dan terhindar dari gangguan-gangguan (hukum) dari pihak manapun.

Di sini lah tugas Advokat akan menyesuaikan dan memastikan segala sesuatunya agar sesuai hukum yang berlaku.

Misalnya memeriksa dan memastikan segala perizinan ataupun pendirian perusahaan sudah sesuai hukum yang berlaku, memeriksa dan memastikan perjanjian kerja perusahaan dengan karyawan sudah sesuai hukum yang berlaku, memeriksa dan memastikan akta-akta, merek dagang, paten dan aset-aset milik perusahaan adalah sah, didaftarkan dan tidak sedang bermasalah secara hukum, dan sebagainya.

Dengan kata lain, Tugas Advokat dan Konsultan hukum lah yang akan memeriksa, “membedah”, membetulkan/menyesuaikan, dan memastikan segala hal (terkait dengan hukum) yang ada di dalam perusahaan agar sesuai hukum yang berlaku guna kelancaran aktivitas bisnis perusahaan (legal audit).

  1. Mencegah Timbulnya Perselisihan Atau Masalah Hukum Di Kemudian Hari

Apabila segala sesuatu di dalam perusahaan sudah sesuai hukum yang berlaku, maka kecil kemungkinan atau bahkan bisa dikatakan tidak akan ada masalah hukum yang muncul di kemudian hari. Karena segala sesuatunya sudah diantisipasi sejak awal.

Kalau pun muncul masalah, maka perusahaan tidak usah pusing-pusing memikirkannya, serahkan saja semua pada advokat perusahaan anda yang mengurusnya, sehingga aktivitas perusahaan tidak terganggu dan anda tetap bisa fokus mencari keuntungan.

Misalnya dalam perjanjian bisnis dengan pihak ketiga, Advokat sudah membuat perjanjian tersebut sebaik dan sedetail mungkin, dan juga sudah diatur segala sanksi dan akibat hukumnya sehingga tidak ada celah bagi pihak manapun untuk melakukan “kecurangan-kecurangan” dalam berbisnis.

Apabila pihak ketiga melakukan kecurangan atau melanggar perjanjian, maka Advokat anda akan segera mengambil langkah hukum yang tersedia terhadap pihak ketiga tersebut.

III. Memberikan Perlindungan Hukum (Pembelaan Baik Di Dalam Maupun Luar Pengadilan) Serta Mengambil Tindakan Cepat Untuk Mencegah Kerugian

Sebaik apapun Anda menjalankan bisnis atau usaha, namun bisa saja muncul pihak-pihak (bisa rekan bisnis, karyawan/buruh, masyarakat, atau pemerintah) yang merasa dirugikan yang pada akhirnya mengajukan tuntutan atau gugatan hukum.

Nah apabila itu terjadi maka Anda tidak perlu khawatir karena sudah ada advokat yang akan memberikan perlindungan hukum dan membela kepentingan hukum si klien baik di dalam maupun di luar pengadilan (seperti mendampingi di pengadilan, kejaksaan, pengadilan, mediasi, negosiasi, arbitrase dan sebagainya).

Atau sebaliknya, apabila perusahaan Anda justru yang dirugikan, maka advokat yang akan mengambil langkah hukum yang tersedia untuk dan atas nama Perusahaan, terhadap pihak ketiga yang membuat perusahaan Anda rugi.